Wakil Ketua PA Dompu Diberhentikan

Postingan beritanya tunggu besok…..

Celoteh Ibu Lurah Padamkan Aksi Demo

Aksi demo yang digelar oleh Serikat Pemuda SImpasai (SPS) yang mempersoalkan rumah kumuh berhasil dipadamkan oleh kepala kelrahan Simpasai Jubaidah. Massa yang semula panas dengan isu yang dibawanya luluh oleh celoteh lurah perempuan nan cantik ini.

Begitu menerima demonstran diaula kelurahan Jubaidah langsung mendaulati dengan langsung menjawab berbagai tuntutan yang disampaikan. Karena tuntutan sudah disampaikan melalui surat sebelumnya Jubaidah langsung merujuk pada surat itu. ”Sebelum kalain bertanya saya akan langsung menjawab tuntutan ini,” ujar Jubaidah dihadapan massa aksi.

Jubaidahpun merunut jawaban sesuai dengan tuntutan, sebagai pejabat kelurahan pihaknya tidak akan menutup-nutupi apa yang tengah terjadi dan sedang dihadapi. Persoalan rumah kumuh menurutnya harus disyukuri karena ada 300 KK yang berhak mendapatkanya. Persoalan tidak disosialisasikan dengan menyeluruh itu karena persoalan waktu saja, karena pihak Bappeda hanya memberikan waktu selama tiga hari untuk memasukan laporan sejak diumumkan. ”Jadi kami bekerja buru-buru untuk memberikan laporan,” tandasnya.

Tetapi laporanpun tidak serampangan, melainkan melalui kepala lingkungan dan RT ditugaskan untuk melakukan pendataan secara obyektif terhadap KK calon penerima. 300 KK yang dibutuhkan ternyata melampaui bahkan menjadi 616 KK, karena telah didata maka kelurahan menagakomodir dan akan memprioritaskan bagi yang benar-benar membutuhkan, sisanya akan diperjuangkan pada tahun selanjutnya.

Begitu juga dengan pungutan, Jubaidah mengakui mengenakan biaya sebesar itu, uang tersebut untukkeperluan mereka juga untuk mengurusadministrasi, proposal dan pas foto. Dan yang menyerahkan hanya sebahagian kecil saja, itupun tidak total Rp 25 ribu, berapa saja.

Celoteh ibu rumah sampai berjam-jam lamanya, sementara sejumlah massa aksi hanya melongo mendengarkan. Diakhir cerita Jubaidah meminta kepada adik-adiknya yang berdemo untuk membantu memberikan kenyamanan dan ketenangan untuk bekerja. Karena apa yang dilakukanya adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat yang ada.

Jubaidah juga mengaku pihaknya berhasil membuat sejumlah program masuk kekelurahan, tahun 2011 saja program yang masuk mencapai Rp 4 miliyar, dan ditahun ini dia berkomitmen untuk semakin meningkatkanya. ”Bantu saya dengan memberikan ketenangan untuk bekerja, setelah itu saya rayu dinas instansi untuk memasukan programnya pada kelurahan kita,” pintanya.

Puas berceloteh, Jubaidah pun memberikan kesempatan pada warga, tetapi karena sudah terlalu capek mendengar dan sudah lengkap dijawab duluan, massa akhirnya bubar dengan tertib.

Rumah Kumuh Bergolak di Dompu

Bantuan rumah kumuh bergolak di Dompu, setidaknya itulah yang terjadi, sejumlah elemen memprotes bantuan itu alasanya macam-macam, mulai dari soal sosialisasi yang kurang sampai kepada sistem pendataan yang dinilai tidak profesional. Senin pagi 20-an massa yang tergabung dalam serikat pemuda simpasai (SPS) berdemo dikelurahan Simpasai Kecamatan Woja Dompu.Massa ingin ketemu langsung lurah Simpasai ST Jubaidah.

Massa melakukan long marc mulai dari ujung kelurahan menuju kantor kelurahan, sepanjang jalan mereka meneriakan ketidak adilan lurah dan aparatnya dalam mendata calon penerima rumah kumuh. Akibatbtnya rumah kumuh yang dihajatkan bagi masyarakat miskin tidak kena sasaran, justru ada sebahagian masyarakat yang berada menerimanya. Mereka juga mengecam sikap kelurahan yang menarik uang sebesar Rp 25 ribu perwarga.

Aksi massa ini sempat memanas lantaran dikantor kelurahan sejumlah massa pendukung lurah melakukan provokasi dan tidak menerima kehadiran massa SPS. Tetapi kepala Kelurahan ST Jubaidah dan Camat Woja Drs Zulkifli Lubis menerima mereka. Atas berbagai aspirasi Jubaidah menjelaskan secara tuntas. Soal sosialisasi menurut Jubaidah memang dilakukan secara terbatas karena dikejar deadline yang sempit. ”Kita hanya dikasih waktu tiha hari untuk melakukan pendataan,” ujar Jubaidah.

Menyangkut ketidak adilan pihak kelurahan telah melakukan sesuai dengan kondisi yang ada, tugas pendataan diberikan kepada kepala lingkungan masing-masing, itupun ditindak lanjuti lagi oleh pihaknya agar hasilnya benar-benar maksimal. ”Tidak ada niat kelurahan untuk pilh kasih,” ujar Jubaidah.

Sedangkan menyangkut pungutan uang Rp 25 ribu dibenarkan oleh Jubaidah untuk keperluan mengurus administrasi seperti proposal dan foto-foto. ”Tetapi tidak seluruhnya memberikan uang,” paparnya. Massa aksi setelah menerima penjelasan panjang lebar dari lurah akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Aksi yang berlangsung dikawal oleh satuan dalmas Polres Dompu. Sebelumnya aksi serupa juga digelar di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Dompu.

Kenapa Dompu Bicara Ada?

Orang kita ternyata suka ‘Cence’ (Berdebat), asal meyakini itu benar maka akan diusahakan dengan sekuat tenaga untuk dapat dipertahankan walau itu menurut pendapat orang banyak salah. Berdebat tidak salah malah dianjurkan, tetapi kalau sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh itulah yang dilarang.

Fakta telah membuktikan kita memang suka ‘cence’ bahkan ‘tele’, tengoklah dibeberapa komunitas yang terbangun melalui dunia maya, betapa ‘tele’ nya kita bahkan tanpa dasar. Dompu bicara hadir dan berusaha memberikan jawaban atas cence dan tele kita dengan memburu sumber-sumber yang berkompoten untuk dipersembahkan ditengah pembaca. Hasilnya memang terserah pembaca, percaya boleh, tidakpun silakan, tapi kalau tak percaya silakan buru sendiri, yang terpenting sering-seringlah’ Sakido’ (tengok) blog Dompubicara, pasti akan punya referensi.

Harga Jagung Tergantung Pemerintah

Pemerintah yang berjanji pemerintah pulalah yang harus memenuhinya, itulah tuntutan sejumlah petani jagung dari berbagai ‘So’ di Kabupaten Dompu. Sebab pemerintah selain memberikan bantuan berupa akses ke perbankan untuk modal kerja, pemerintah sekaligus memberikan jaminan pasar sehingga petani mendapatkan harga yang layak

Saat ini jagung mulai dipanen tetapi harganya sedang terjun bebas, paling banter dibeli dengan harga Rp 1500 perkg, padahal petani telah membayangkan antara harga Rp 2200 hingga 2800 perkg. Harga Rp 1500 bahkan dibawah itu sangat jauh dikelayakan ditengah tingginya biaya produksi, obat-obatan dan pupuk. Karena itu petani jagung meminta agar pemerintah dapat turun tangan untuk menstabilkanya.

Sekretaris PIJAR Dompu Drs H Asikin Ahmad sangat memahami perasaan petani dengan kondisi yang tengah dihadapi. Menyikapi persoalan ini Pijar, Bupati bersama dan jajaranya telah menggelar rapat membahas hal itu. Hasilnya perusahaan daerah yang konsen dengan jagung diperintahkan untuk segera turun melakukan pembelian jagung.

Menurut Sikin menurunya harga jagung disebabkan belum masuknya pengusaha luar daerah untuk melakukan pembelian, sehingga pengusaha lokal dapat memainkan harga dengan seenaknya. Diakuinya pemerintah sangat memperhatikan awal panen dan akhir panen. sebab disaat itu pengusaha luar daerah belum masuk dan akhir panen mereka pergi. ”Nah saat inilah harga jagung dimainkan,” jelasnya.

Capsion Foto : Gubernur NTB dan Bupati Dompu saat panen perdana jagung tahun lalu.

Dompu Dalam Pergolakan Politik (2)

Pemerintahan Bupati Dompu Drs H Hidayat Ali diawal-awalnya kurang mendapat perhatian dari pemerintahan atasan karena masih tersisa dendam politik. Pemerintahan jaman orde baru masih bergantung kepada pusat dan propinsi karena sifatnya yang sentralisasi. Keputusan-keputusan Bupati harus melewati propinsi lebih-lebih pusat, tetapi lamban laun pemerintahan dibawah kendali mantan ketua Bappeda Dompu itu akhirnya  dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dari sebuah keputusan politik.

Hidayat Ali terus memerintah, konsep yang dianut oleh Hidayat Ali terutama dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan dengan menggunakan sistem bisnis. Sebagai daerah yang sangat minim APBD uang yang digelontorkan oleh pusat hendaknya dimanfaatkan dengan sehemat mungkin untuk dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagai putra daerah, Hidayat Ali masih dalam lingkaran darah biru, karena itu sistem pemerintahanya juga dipengaruhi oleh sifat keturunanya tegas dan kadang-kadang otoriter. Banyak pembangunan yang berhasil ditelorkan olehnya, termasuk didalamnya mengambil kembali danau mungil satonda yang sebelumnya di kelola oleh pemerintah Kabupaten Bima.

Massa pemerintahan Hidayat Ali (1994-1999) bertepatan dengan  peralihan dari orde baru kepada orde reformasi. Pergolakan politik nasional yang meruntuhkan sistem rezim Soeharto ternyata juga harus ditanggung oleh Hidayat Ali. Diujung pemerintahanya Hidayat Ali harus berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankanya dari aksi dan gerakan yang ingin menurunkanya dari tahta kepemimpinan.

Eforia remormasi telah memunculkan sejumlah elemen yang ingin memaksa Hidayat Ali turun dari jabatanya, dimotori oleh Forum Pemuda Pembela Rakyat (FPPR) berbagai dugaan kesalahan dan dosa orang nomor di Dompu itu diungkap, bahkan CO’O OI TOLO (Air irigasi kesawah,red) yang masuk kesawah milik Hidayat Ali dilaporkan sebagai dosa karena dianggap membobol dengan sengaja irigasi tanpa hak.

Tekanan demi tekanan politik dihadapi Hidayat ALi, FPPR dengan lima (5) personil utamanya Iwan Kurniawan SE (kini wakil ketua DPRD Dompu), Ikwahyuddin AK (kini Direktur DES), Imansyah Soebari, SE (kini Ketua PDIP Dompu), Muhammad Nukman SH (kini Advokad) dan Feri Ramadhan (kini PNS), terus memaksa Bupati Hidayat Ali turun dari jabatanya dengan dukungan ribuan warga. Bahkan saat Gubernur NTB yang dijabat oleh Drs Harun Alrasyid melakukan kunker ke Dompu FPPR bersama tim sembilan dan ribuan warga memaksa Gubernur NTB agar memaksa Bupati Dompu lenser dari jabatan. Bahkan kedua elemen yang berdemo dipendopo saat malam hari menyerahkan sepucuk surat keputusan yang mereka persiapkan sendiri untuk ditanda tangani Bupati Dompu dihadapan Gubernur NTB. Isi surat itu diantaranya Bupati bersedia mundur dari jabatanya.

Tak kuasa menahan aksi dan gerakan yang terus menekan, Hidayal ALi tampaknya sudah mulai menyerah dan ingin membubuhkan tandan tangan itu, tetapi sebelum surat keputusan itu ditanda tangani, Hidayat Ali menyempatkan diri untuk berembuk bersama keluarga dan pendukungnya. Hasilnya Hidayat Ali tidak boleh mundur, keluarga dan pendukungnya menyatakan siap menghadapi dan melawan sikap-sikap yang tidak dibenarkan dalam konstitusi.

Sejak saat itu Hidayat Ali tetap tegar memegang tampuk pimpinan, keluarga dan pendukung Hidayat Ali yang dimotori oleh Bondan Winarto CS melakukan perlawanan dengan menggelar aksi-aski kontra FPPR. Chaos dua kelompok besar dilapangan kerap terjadi, sejumlah orang terluka, beberapa fasilitas negara rusak akibat aksi pro kontra yang berlangsung saat itu.

Hidayat Ali yang dipaksa mundur oleh sejumlah elemen didaerah Dompu akhirnya mampu menyelesaikan masa tugasnya dengan baik, bahkan dipaksa turun Hidayat Ali malah jabatanya diperpanjang beberapa waktu lamanya hingga terjadi proses pemilihan Bupati yang dimenangkan oleh H Abubakar Ahmad SH.(Bersambung)

Caption foto : Gedung DPRD Dompu

Siapa Nasuhi?

Siapa Drs Mukh Nasuhi yang begitu gampang melepaskan jabatan empuk yang banyak diburu orang sebagai Kepala Kementrian Agama Kabupaten Dompu. Dia putra Kempo anak dari H Syamsuddin Insyan mantan qori’ terbaik pada eranya. Pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi disekolah agama, mulai Madrasyah di Kempo, Tsanawiyah di Dompu, Aliyah di Dompu, IAIN Mataram. Sedangkan untuk program pasca sarjana lewat Sekolah Tinggi Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) Jakarta.

Sebelum menjadi PNS dikementrrian Agama, putra dua anak ini malang melintang didunia jurnalis lewat harian umum Bali Post. Karirnya dunia jurnalis tidak diragukan lagi, tulisan-tulisanya sangat tajam, bekerja tidak pernah punya tendensi, sahabatnya sangat banyak mulai dari orang kecil hingga para pejabat.

Diorganisasi tidak terhitung lagi, di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) nama Drs Muh Nasuhi M.Si masih tercatat sebagai sekretaris PWI Perwakilan Dompu mendampingi H Abdul Muis sebagai ketuanya. Sebagai sekretaris PWI sosok Nasuhi sangat disegani oleh kalangan wartawan didaerah, sifat yang ramah, tegas dan sangat menghargai orang lain menjadikan dia cukup dihormati.

Dikantor kementrian agama Nasuhi mengawali karirnya menjadi guru di MAN Dompu sampai akhirnya dipercaya menjadi Kasek di MAN terkait. Tidak lama menjadi Kasek dia ditarik masuk ke Kasi Mapenda Kemenag Dompu. Tidak genap setahun memangku jabatan itu dikembali dipercaya untuk memegang pucuk pimpinan sebagai Kepala kantor Kemenag Dompu.

Kini Nasuhi telah mundur dari jabatan itu, walau dalam keteranganya tidak ada apa-apa dengan pengunduran dirinya, setidaknya sikap yang tak jarang dimiliki pejabat lain dinegeri patut dicermati, apakah Muh Nasuhi tidak mampu mengemban tugas ataukan ada persoalan internal yang harus dia hindari, walahualam. , Saat Drs Muh Nasuhi, M.Si sedang berkhutbah pada hari raya idul adha di Lapangan Pendopo Dompu tahun 2011.